Gubernur
Olly Dondokambey dalam sambutannya menyatakan apreseasinya serta menyampaikan
terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dengan penilaian yang baik
sehingga pemerintah Sulut
Kembali
meraih penghargaan Paritrana.
Lebih
lanjut Gubernur Olly Dondokambey menjelaskan tentang perhatian bapak presiden
untuk program jaminan sosial sangatlah tinggi, sehingga melibatkan 26
kementrian dan lembaga di pusat maupun
daerah untuk mengambil langkah yang di perlukan sesuai tugas dan tanggung
jawabnya, serta kewenangan masing-masing guna mengoptimalkan pelaksanaan
program jaminan sosial ketenaga kerjaan,
Implementasi
pelaksanaan telah di tuangkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara dan telah di launching barusan,
sehingga apa yang menjadi perhatian bapak presiden terhadap program ini,
tentunya wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi bersama seluruh
stackholder, maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara untuk
terus mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan, jelas Dondokambey
Masyarakat
Sulawesi Utara sudah merasakan hasilnya dari keikutsertaan
bahkan, jauh sebelum covid pihaknya sudah mengikuti program ini
dan bersyukur pada saat covid, anggota peserta yang terdaftar mendapat
santunan.
“Sudah
enam bulan mereka mendapat santunan. Ini menjadi dampak yang sangat positif
sehingga berdampak juga secara ekonomi untuk keluarga mereka. Kalau saya
hitung-hitung Premi yang kita bayar tidak sebanding dengan apa yang kita
terima,” Pungkas Gubernur Olly.
Diektur
Utama BPJS-TK menyampaikan banyak selamat untuk
a Provinsi Suwesi Utara karena selama 3 tahun berturut turut menjadi
juara nasional Paritrana Award.
“ini merupakan
sebuah prestasi
yang membanggakan, karena akan menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi
provinsi lainnya, bagi kota dan Kabupaten lainnya. Yang sejalan sangat dengan
Inpres No.4 Tahun 2022 yang baru saja muncul tahun lalu, tentang kemiskinan
ekstrem, di mana jaminan sosial tenaga kerja ini adalah salah satu upaya kita
untuk menahan laju kemiskinan,” katanya.
Lebih
jauh dalam sambutannya Dirut menjelaskan, negara hadiruntuk melindungi warga
negaranya, khususnya para pekerja melalui BP Jamsostek. Pihaknya diberikan
amanah oleh Undang undang untuk melaksanakan 5 program saat ini yaitu jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan
jaminan kehilangan pekerjaan.
“Tentu saja kami tidak bisa
melaksanakan sendiri. Amanah Undang-undang ini kita lakukan bersama sama dengan
bapak, ibu, para pimpinan, di Pemprov, Pemkot dan juga kabupaten. Sejalan
dengan Inpres 2 tahun 2021, kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan
kepesertaan, semata mata bagian dari hak konstitusi mereka yang bekerja harus kita
lindungi,” ungkapnya.
Dia juga membeberkan, laporan
Desember 2022 secara nasional total 35,8 juta pekerja aktif yang terlindungi di
Indonesia. Ini masih 1/3 dari total pekerja di Indonesia. Total pekerja
Indonesia yang layak adalah 98 juta, saat ini baru 35 juta atau 36 juta,
artinya baru 36% terlindungi.
“Beda halnya dengan Sulawesi Utara,
di mana Pak Olly memimpin Desember lalu sudah 92,99% capaian Sulawesi Utara.
Selamat untuk Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Dia menambahkan, capaian yang tinggi
ini karena didukung oleh bapak, ibu bupati dan walikota se Sulut.
“Tahun lalu kami membayar memanfaat
klaim selama satu tahun sebanyak 48 triliun, untuk Sulawesi Utara kurang lebih
248 miliar. Inilah yang menjadikan kami terus mendorong seluruh stackholder
untuk bersama-sama memastikan para pekerja terlindungi,” ungkapnya.
Lanjutnya mengatakan, berdasarkan
data, di Sulut 92,99 persen capaian itu adalah 725.000 pekerja sudah terdaftar,
dari 780.000 pekerja.
“Ada rencana Pak Olly, sebuah
inisiatif baru 100 orang pekerja per desa yang dilindungi, dengan 1.500 desa,
maka akan ada 150.000 lagi
pekerja yang terlindungi di Sulawesi Utara. Mudah mudahan ini menjadi sebuah
langkah yang semakin ditiru oleh daerah lainnya,” pungkasnya.
Nampak
hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Sulut Andy Silangen, serta para Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah se- Sulut. (*)
