Minahasa - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, mengikuti pelaksanaan verifikasi lapangan Hybrid (VLH), Selasa (30/5/2023) di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.
Kegiatan dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA), diikuti para asisten, Inspektur, Kepala Bapelitbangda, Kadis Pendidikan,Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Dukcapil, Kepala BPBD, Kadis Kominfo, Kadis Perpustakaan, Kadis PPKB, Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, Kadis Pariwisata, Kadis Pora, Kadis PMD, Kadis Budpar, Kepala Bapenda, Kadis Naker, Kabag Hukum, Kabag Kesra, Camat Tompaso, Camat Tondano Barat.
Sambutan Bupati Minahasa Royke Roring disampaikan oleh Sekda Lynda Watania,menyebutkan, kegiatan verifikasi ini mengandung nilai penting dan strategis terhadap peningkatan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dan Kabupaten Minahasa.
"Kabupaten layak anak merupakan perwujudan komitmen dari Kabupaten Minahasa yang bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap anak serta pemenuhan hak anak," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah berupaya mengarah pada transformasi konvensi hak-hak anak (Convention on the right of the child), Selain itu Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi, komitmen, dan sumber daya. Baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pada tahun ini, lanjut Sekda, Pemkab Minahasa berkomitmen untuk mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak, dengan strategi utama yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi pada anak.
Sehingga diperlukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya intervensi, pelibatan anak dari musyawarah pembangunan tingkat desa sampai pada musyawarah pembangunan tingkat kabupaten untuk mendengar dan berupaya mewujudkan aspirasi anak dan pembangunan.
Selain itu, lanjut dia, pemenuhan kebutuhan keluarga adalah peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak. Kemudian, hadirnya sekolah ramah anak, tempat ibadah ramah anak, akan membangun lingkungan didalamnya dengan melibatkan forum anak yang menjadi pelopor dan pelapor membangun wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan layak anak.
"Pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal akan menghasilkan individu berkualitas yang akan membawa kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Jika masalah anak tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi beban negara," katanya.
Memperkuat komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak agar sehat. Berbudi pekerti dan berkarakter serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maka diperlukan pendekatan, penyampaian dan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir terintegrasi dan bersama-sama.
Sebagaimana harapan dari pemerintah Kabupaten Minahasa, tim verifikasi kementerian PPPA diharapkan dapat melaksanakan tugas dalam menverifikasi data yang telah disediakan kabupaten Minahasa dalam rangka evaluasi kabupaten layak anak.
"Saya mengucapkan banyak terima kasih, karena berkat kerja keras dan kerja-sama sehingga kabupaten Minahasa boleh mendapat penghargaan," tambahnya.
Adapun penghargaan-penghargaan yang diraih sebagai berikut:
1. Penghargaan dari kantor pelayanan pajak Pratama Bitung tentang pencapaian target penerimaan pajak tahun 2022.
2. Menerima sertifikat bebas frambusia tahun 2023 dari kementrian Kesehatan.
3. Paritrana award tahun 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Minahasa meraih ke-3 dalam management jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2022 dari BPJS ketenagakerjaan.
4. Penghargaan piala Adipura kategori kota kecil tahun 2023 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Penghargaan APBD Award tahun 2023, kategori peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi APBD tahun 2022, tingkat Kabupaten dari Mendagri.
6. Menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023 dari BPJS Kesehatan pada (18 Maret 2023)
7. Penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik dalam kepatuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah se- Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dari BPJS Kesehatan.
8. Pemerintah Kabupaten Minahasa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 kesembilan kalinya berturut-turut oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. (Was)
