RATAHAN - Pengurus dan Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Tenggara, mendengarkan sambutan serta arahan dari ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri melalui streaming dalam rangka HUT PDIP ke 51, bertempat di Lamet Village, Rabu (10/1/2024).
Tak terkecuali, James Sumendap selaku ketua DPC PDIP Minahasa Tenggara, pada saat itu, turut hadir dan menyemangati para kader partai untuk terus berjuang menangkan top eksekutif maupun legislatif. Searah dan se-komando dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
"Kita terus bekerja dan berjuang menangkan pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif. PDIP juga terus bergerak untuk kemajuan Minahasa Tenggara," ajak Sumendap membakar semangat kader partai.
Kendati demikian, ada hal yang membuat James Sumendap merasa geram saat merayakan HUT PDIP. Disinyalir program dana duka bagi masyarakat diduga tidak tercatat lagi di tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah pimpinan PJ Bupati, Ronald Sorongan. Padahal, terhitung 9 tahun, James Sumendap memimpin Minahasa Tenggara, program tersebut jalan dan sangat membantu masyarakat.
"Program ini sudah dijalankan selama 9 tahun. Kalau Penjabat Bupati ingin menghentikan itu, kami lebih dulu yang akan menurunkan beliau. Karena program ini adalah program Universal Coverage (UC) dimana tidak melihat kemampuan masyarakat tapi disama-ratakan. Seperti BPJS kesehatan yang masuk kategori UC. Semua dicover, demikian halnya dengan dana duka,” ucap Sumendap geram.
Lanjut Sumendap, baginya, program tersebut mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, selaku ketua DPC PDIP Mitra, dia menginstruksikan program tersebut terus dikawal.
“Saya sudah memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan untuk segera menindaklanjuti. Kita minta Penjabat bupati menyelesaikan itu. Minggu ini masih ada waktu membayar semua hutang yang belum dibayar. Karna dana duka tersebut sudah ditetapkan di tahun 2023 dan akan berjalan di tahun 2024 ini,” jelas Sumendap.
Ditambahkan Calon Legislatif DPR RI ini, bahwa pada tahun ini ada kejadian duka. Mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2024.
“Itu wajib dibayar. Dinas keuangan, saya minta jangan halang-halangi. Kalau ada persoalan hukum silahkan polisi dan jaksa masuk. Tangkap orang-orang yang korupsi dana duka. Tapi dalam keyakinan saya itu tidak dikorupsi,” tukas Panglima Panji Yosua P/KB Sinode GMIM ini.
Ia berharap, anggaran dana duka tersebut tidak digeser dengan cara apapun. Terlepas dari itu, sang gladiator Politik ini menyampaikan perhatiannya terhadap masyarakat miskin.
“Perhatikan rakyat miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ini menjadi yang menjadi harapan PDIP di HUT ke 51. Terima kasih,” tutup Sumendap.
Sementara, penjabat Bupati Ronal Sorongan Ketika di hubungi mengatakan bahwa dana duka masih tertata di APBD dan siap dibayarkan kepada ahli waris penerima bantuan tersebut.
“Tahun ini pembayaran dana duka tetap sama seperti tahun lalu. pemkab Mitra akan membayar ketika SK pembayaran keluar,” ujarnya. (***)
