Kepedulian Pemerintah Provinsi Sulut di bawah pimpinan Gubernur Prof DR (Hc) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kembali tuai prestasi.
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulut Steven Kandouw
menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan pada
UHC Awards yang dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, di Krakatau Grand
Ballroom, TMII, Jaktim, Kamis (8/7/2024).
Diketahui, penghargaan tersebut diberikan memperingati satu
dekade program JKN-KIS untuk negeri, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah
daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mewakili
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima Penghargaan UHC,” ucal Wagub usai
menerima penghargaan.
Menurut Wagub, kalau penghargaan ini adalah hasil kolaborasi
bersama antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan.
“Kedepannya kami selaku pemerintah daerah beserta seluruh
pihak terkait akan melangkah bersama untuk mewujudkan masyarakat mendapatkan
akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu,” ungkap dia.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan rasa terima
kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sulut, yang telah
menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN.
“Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen
negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” ujar
Wapres.
Dikatakannya, pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan
kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh
pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang
berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN,”
ungkapnya.
Direktur Utama BPJS kesehatan, Ali Ghufron Mukti,
menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah
daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan UHC dan
berkomitmen mendukung Program JKN.
“Terdapat 33 Provinsi dan 460 Kabupaten / Kota. 96 kota, 364
Kabupaten yang telah berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan
kepesertaan JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk, dan Pemerintah Daerah
telah mendaftarkan penduduknya pada segmen PBPU Pemda,” ujar Ghufron dalam
sambutannya.
Dia menjelaskan, kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun
ke tahun. Sampai dengan 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan
kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau lebih dari 98%
dari total Penduduk pada semester I tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa.
Atas hal tersebut, capaian ini menjadikan Program JKN
sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal
terintegrasi.
Dia juga menegaskan, capaian UHC ini tidak hanya
berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana
Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia. Guna
mendukung layanan kesehatan, BPJS kesehatan bekerja sama dengan 23.205
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi
masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat
(DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan
rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah
terpencil,” kata Ghufron.
Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan
baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS
Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis
menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.
