Manado – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sulawesi Utara (Sulut) tengah menghadapi sorotan tajam, terutama terkait sejumlah pelanggaran yang mencuat di media sosial, seperti yang melibatkan Netralitas ASN, TNI/Polri, dan Hukum Tua. Meskipun banyak kritik yang muncul, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut memastikan bahwa tidak ada satu pun pelanggaran yang diabaikan.
Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, menegaskan bahwa seluruh temuan, termasuk yang viral di media sosial, telah ditindaklanjuti dengan serius. Penegasan ini disampaikan Ardiles saat menerima audiensi perwakilan mahasiswa Sulut, yang tergabung dalam kelompok Cipayung Sulut Plus, di ruang Command Center Bawaslu Sulut pada Selasa, 12 November 2024.
Ardiles menyampaikan bahwa meskipun dinamika politik di Sulut akhir-akhir ini banyak mendapat kritikan karena dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, Bawaslu justru memanfaatkan media sosial untuk mempercepat proses penanganan. "Setiap temuan yang viral di media sosial langsung kami tindak lanjuti melalui investigasi, namun tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku," ungkapnya.
Menurut Ardiles, meskipun media sosial memberikan dampak besar dalam mempercepat penanganan pelanggaran, Bawaslu juga menanggapi temuan atau laporan yang tidak viral. Semua laporan masyarakat akan diregistrasi dan diproses dalam waktu tujuh hari untuk menentukan apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Jika ditemukan dugaan pidana Pemilu, laporan tersebut akan diteruskan ke Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan.
Bawaslu Sulut juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi tahapan Pilkada 2024 dengan melaporkan pelanggaran yang ditemukan, baik ke Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, maupun Panwascam setempat. "Pelaporan ke Bawaslu masih sangat minim. Kami sangat mengharapkan masyarakat untuk lebih proaktif dalam melapor," tambahnya.
Kelompok Cipayung Sulut Plus yang hadir dalam audiensi ini terdiri dari perwakilan 10 Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Sulut, di antaranya DPD GMNI Sulut, HMI Sulutgo, PMII Manado, GAMKI Sulut, dan lainnya, yang turut menyampaikan dukungannya terhadap pengawasan Pilkada yang transparan dan adil.
Dengan langkah tegas dan komitmen Bawaslu Sulut, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lebih bersih dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
