Manado – Aktifis Jeffrey Sorongan yang aktif dalam isu-isu sosial dan kepegawaian, mengkritisi pemerintah Kota Manado terkait ketidak jelasan anggaran tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurut mereka, pemerintah seharusnya segera menganggarkan tunjangan bagi P3K yang telah bekerja keras untuk melayani masyarakat, namun hingga kini tunjangan tersebut belum juga dicairkan.
Jeffrey Sorongan dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan P3K, yang merupakan tenaga kerja profesional yang tidak kalah pentingnya dari PNS. “P3K sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk mendukung jalannya pemerintahan, namun hingga sekarang tunjangan yang menjadi hak mereka belum jelas kapan akan diterima,” ujar Jeffrey.
Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan ini menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap P3K, yang bahkan telah berkomitmen untuk bekerja dengan sepenuh hati meskipun statusnya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kami mendesak agar pemerintah segera menganggarkan dan menyalurkan tunjangan bagi P3K, karena mereka berhak atas hak-hak yang sudah ditetapkan dalam regulasi," tegas Sorongan.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah anggota P3K yang merasa kecewa dengan kondisi ini. Mereka mengungkapkan bahwa selain masalah tunjangan, P3K juga kerap kali dihadapkan pada ketidakpastian mengenai status dan masa depan pekerjaan mereka. "Kami ingin diperlakukan setara dengan PNS, karena kami juga bekerja untuk rakyat," ungkap salah seorang P3K yang enggan disebutkan namanya.
Jeffrey berharap pemerintah tidak hanya sebatas berjanji, tetapi juga segera memastikan agar hak-hak P3K dapat dipenuhi secara tepat waktu. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan pegawai adalah bagian penting dalam menjaga semangat kerja dan pelayanan publik yang optimal.
