Pemkab Minsel menggelar konsultasi publik rencana awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2026. Bupati Frangky Wongkar menyebutkan ada sejumlah sekor penting yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Dua di antaranya sektor agribisnis dan kepariwisataan.
“Itu baru bersifat konsep awal. Kalau ada usulan yang lebih cocok tentu akan dijadikan pertimbangan,” ungkap Bupati
FDW yang didampingi kepala Bapelitbang Brando Tampemawa itu mengatakan Pemkab Minsel bersikap terbuka terhadap semua masukan dan saran yang menjadi buah pikiran masyarakat.
Menurut kepala daerah yang matang dan tenang itu, pembangunan daerah selalu didasarkan pada kerja elaborasi antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat.
“Berbagai program dan rancangan kerja tentu untuk dicermati bersama kemudian dikoreksi. Oleh karena itu semua saran dan kritikan dihargai sebagai semangat untuk membangun daerah yang kita cintai,” kata Bupati.
Hanya saja menurutnya saluran penyampaian pendapat dan koreksi harus ditempatkan pada wadah resmi seperti forum-forum konsultasi publik semacam ini.
“Kalau disampaikan pada forum-forum resmi semacam ini kan tentu semua akan terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.
Masukan dan sumbang saran yang terdokumentasi justru kata Bupati akan menjadi pijakan dalam merumuskan sekaligus memutuskan keputusan yang sifatnya legal.
“Hindarilah saluran atau forum-forum yang tidak resmi dalam penyampaian kritik dan sumbang saran,” harapnya.
Diketahui dalam paparan konsultasi publik terungkap indeks pembangunan manusia (IPM) Minsel sangat bagus. Bahkan melampaui sejumlah daerah di Sulut. Menurut Bupati capaian prestasi yang ditorehkan selama ini merupakan buah dari kerja elaborasi semua pihak. Terutama topangan masyarakat.
Sejumlah narasumber ikut memboboti materi konsultasi publik kali ini, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Ibu Elvira M. Katuuk yang hadir secara virtual, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Minahasa Selatan Brando Tampemawa, dan Akademisi Dr Valentino Lumowa, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, Pimpinan Perusahaan, Perbankan dan Sektor Swasta, Pimpinan BKSAUA, dan FKUB Kabupaten Minahasa Selatan, para Staf Khusus Bupati, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
