Manado - Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Shamy Adrian, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks yang beredar mengenai sertifikat tanah elektronik. Hoaks tersebut mengklaim bahwa tanah bisa dirampas oleh negara jika tidak segera mengurus sertifikat elektronik.
Shamy menegaskan bahwa sertifikat blangko lama tetap berlaku dan tidak akan ditarik oleh pemerintah. “Kami sudah mengumumkan sejak awal bahwa sertifikat lama tetap sah,” ujarnya dengan tegas.
Senada dengan itu, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis juga menyatakan bahwa informasi tersebut sangat tidak berdasar. “Pendaftaran tanah mencakup dua aspek, fisik dan yuridis. Hanya aspek yuridis yang diubah menjadi elektronik, tetapi tanahnya tetap sama,” jelas Harison. “Jadi, klaim bahwa tanah bisa dirampas adalah hoaks!”
Harison juga menambahkan bahwa penyimpanan data secara digital justru lebih aman. "Sertifikat elektronik lebih aman daripada sertifikat fisik," tegasnya.
Shamy menambahkan bahwa sertifikat elektronik tidak memberi peluang bagi mafia tanah untuk merebut tanah masyarakat. “Data di basis data adalah data riil, dan tidak bisa diubah sembarangan,” tuturnya.
Kepala BPN Kota Manado, Alexander Wowiling, menjelaskan bahwa data pada sertifikat lama telah dipindahkan ke sertifikat elektronik. "Sertifikat elektronik hanya terdiri dari satu lembar dengan security paper yang sulit dipalsukan,” katanya.
Keunggulan Sertifikat Elektronik:
1. Menjamin validitas informasi Menggunakan enkripsi untuk memastikan keabsahan informasi.
2. Keamanan data Mengurangi risiko kehilangan atau pencurian data.
3. Mempercepat transaksi Mempercepat proses transaksi perbankan.
4. Mengurangi mafia tanah, Digitalisasi mempersulit tindakan mafia tanah.
5. Meningkatkan efisiensi, Mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan.
6. Meningkatkan transparansi Memberikan kemudahan dalam verifikasi identitas digital.
Dengan berbagai manfaat ini, sertifikat elektronik menjadi solusi terbaik untuk melindungi hak atas tanah, menjamin keamanan, dan mempercepat proses administratif.
