Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam sosialisasi mengenai efisiensi dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Utara . Selasa (12/3/25)
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pelaksanaan efisiensi dan realokasi APBD sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025. “Langkah ini penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah,” ujar Bima Arya.
Selain itu, Wamendagri juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kepemimpinan yang ada di Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh Gubernur Julius Selvanus, akan terus berjalan dengan baik. Menurutnya, komitmen kuat dari semua pihak akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien di Sulawesi Utara.
Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa pengawasan berjenjang akan diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. “Kami akan memastikan adanya pengawasan yang ketat dari pusat hingga daerah, dengan melakukan uji petik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tambahnya.
Mekanisme efisiensi dan realokasi anggaran juga akan diterapkan di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi. Dengan adanya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, diharapkan APBD 2025 dapat dialokasikan dengan lebih tepat sasaran, serta mengurangi potensi pemborosan.
Gubernur Julius Selvanus menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh langkah efisiensi ini dan akan memastikan bahwa anggaran yang ada dapat mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Utara. "Kami berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan pemerintah pusat demi kemajuan daerah," ujarnya.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi Utara, yang diharapkan dapat menerapkan kebijakan efisiensi ini dalam pengelolaan APBD di daerah masing-masing.
Penerapan efisiensi dan realokasi APBD 2025 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
