Manado - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Komaling SE, tak tinggal diam menghadapi dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan jalan Ring Road III. Proyek yang menghubungkan Winangun dan Kalasey ini menjadi sorotan setelah terungkap lonjakan harga lahan yang fantastis. Kontrak awal pembelian lahan yang disepakati senilai Rp2 miliar tiba-tiba membengkak menjadi Rp9 miliar!
Kejanggalan ini tak luput dari perhatian mantan Staf Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto ini. Dalam pengarahannya di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2025-2029 di Hotel Peninsula Manado, Selasa (25/3/2025), Gubernur YSK (sapaan akrab Gubernur Yulius Komaling) menyatakan penolakannya terhadap praktik mencari keuntungan di proyek tersebut.
"Tidak boleh ada yang cari untung di proyek ini. Harga lahan Rp3 miliar bisa melonjak jadi Rp9 miliar hanya untuk kebun. Harga pohon kelapa pun tak masuk akal," tegas Gubernur YSK. Ia bahkan meminta Kajati untuk membantu menyelidiki jika ditemukan penyimpangan.
Lonjakan harga yang signifikan ini membuat Gubernur YSK memutuskan untuk mengevaluasi lanjutan proyek Ring Road III. "Dari kontrak awal pembelian dari Rp2 miliar, tiba-tiba menjadi Rp9 miliar, signifikan sekali harga baiknya, dan karena Pemda sebelumnya beberapa kali kalah di pengadilan, ini harus jadi evaluasi," jelasnya kepada awak media. Ia mempertanyakan logika di balik kenaikan harga tersebut, "Kalau naik dari 2 miliar ke 3 miliar itu mungkin, tapi kalau naik hingga 9 miliar kamu tanya dulu diri mu, logis ngak gitu?"
Gubernur YSK saat ini tengah berupaya untuk mengungkap kebenaran di balik lonjakan harga tersebut, dan berharap agar harga lahan dapat kembali ke harga semula, bahkan idealnya dibayar secara gratis. Namun, mengingat adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK) dari Pemprov Sulut, ia menyatakan akan menggunakan tim hukum lain jika upaya hukum tersebut berhasil.
Langkah tegas Gubernur YSK ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ir Imran Djafar, tokoh masyarakat Kota Manado, menilai gebrakan ini akan membuat oknum mafia tanah di Sulut ketar-ketir. "Jika memang ada kejanggalan dalam kontrak awal pembelian lahan karena harga yang naik signifikan, perlu diusut tuntas," ujarnya.
Kehadiran Wakil Gubernur DR J Victor Mailangkay SH MH, Sekprov Steve Kepel ST MSi, dan sejumlah pejabat terkait dalam forum tersebut semakin menggarisbawahi keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini. Publik pun menantikan hasil investigasi dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Gubernur YSK untuk memastikan proyek Ring Road III berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
