Manado - Layar kelam yang menutupi praktik mafia anggaran dalam proyek besar Manado Outer Ring Road (MORR) tahap III Kalasey-Winangun mulai tersingkap. Seiring dengan pengungkapan mencengangkan dari Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang lebih dikenal dengan panggilan YSK, dugaan praktik mark-up anggaran pembebasan lahan kini tengah menjadi sorotan publik.
Gubernur YSK mengungkapkan bahwa dirinya mencium adanya korupsi yang luar biasa dalam proyek tersebut, khususnya terkait pembebasan lahan. Kejanggalan besar pun mulai terungkap. Awalnya, harga pembelian lahan yang disepakati hanya sekitar Rp2 miliar, namun tiba-tiba, harga tersebut melonjak hampir lima kali lipat menjadi Rp9 miliar.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan YSK dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado pada Selasa, 25 Maret 2025. Dengan tegas, YSK mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja "memutilasi" uang negara demi keuntungan pribadi melalui proyek pembebasan lahan ini.
“Tidak boleh ada yang cari untung di proyek ini! Harga lahan naik hampir lima kali lipat hanya untuk kebun? Bahkan harga pohon kelapa pun tidak masuk akal! Saya minta Kajati turun tangan, selidiki jika ada penyimpangan,” ujar YSK dengan nada penuh keprihatinan.
Dalam kesempatan tersebut, YSK mempertanyakan kenapa lonjakan harga yang sangat fantastis ini terjadi. "Kalau naik dari Rp2 miliar ke Rp3 miliar mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau langsung melompat ke Rp9 miliar, coba tanya diri kalian, logis nggak?” tegasnya, sembari memperlihatkan rasa kecewa dan khawatir terhadap nasib rakyat Sulawesi Utara.
Pemprov Sulut, di bawah kepemimpinan YSK, menyatakan bahwa evaluasi terkait kelanjutan pembangunan proyek ini akan dilakukan, mengingat adanya lonjakan harga yang sangat tidak wajar. Gubernur YSK bahkan menyebutkan bahwa jika memungkinkan, mereka akan berusaha membatalkan seluruh pembayaran yang dianggap tidak sah dan tak masuk akal.
"Saya akan terus berjuang, dan kalau perlu, saya akan pakai tim hukum lain untuk memastikan keadilan," katanya dengan semangat juang yang tak kunjung pudar.
Di sisi lain, aktivis antikorupsi yang juga Ketua DPW PAMI-Perjuangan Sulut, Jeffrey Sorongan, turut mengkritik keras praktik ini dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurutnya, dengan kapasitas YSK sebagai Gubernur dan mantan intelijen, pernyataan tersebut jelas bukan tanpa dasar. “Seorang Gubernur, apalagi seorang intelijen, tidak mungkin berbicara tanpa data. Saya yakin YSK punya kompetensi untuk memilah mana yang harus diselidiki dan mana yang tidak," jelasnya.
Sorongan juga menantang KPK untuk bertindak tegas dalam menindak para pelaku mafia anggaran yang terlibat, mulai dari panitia pembebasan lahan hingga pemilik tanah yang diduga terlibat dalam manipulasi harga. Dia menegaskan bahwa mereka yang terlibat harus diadili sesuai hukum yang berlaku.
Proyek MORR III yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat Sulut kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kepentingan pembangunan infrastruktur, tetapi juga karena dugaan besar adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis, sementara rakyat Sulut menantikan jawaban dari pihak berwenang untuk menuntaskan masalah ini.
Jika dugaan manipulasi harga tanah ini benar, maka selain merugikan keuangan negara, hal ini juga menodai integritas para pejabat yang seharusnya bekerja demi kepentingan rakyat. Kejadian ini menjadi bukti bahwa meski proyek besar dengan harapan tinggi untuk masyarakat, di baliknya bisa saja tersembunyi ketidakadilan yang begitu mengerikan.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Gubernur Yulius Selvanus yang tak kenal lelah memperjuangkan keadilan, memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berani melawan ketidakadilan dan korupsi demi masa depan Sulawesi Utara yang lebih bersih dan transparan. Namun, pertanyaan besar tetap menggelayut: apakah suara-suara keadilan ini akan didengar dan ditindaklanjuti? Ataukah rakyat Sulut harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kebenaran yang selama ini mereka harapkan?
Editor (Denny M)
