Walikota Andrei Angouw harus segera bertindak! Workshop Bela Negara (WBN) di Manado memicu kontroversi besar, dengan kepala sekolah dipaksa membayar Rp600 ribu per peserta dari kantong pribadi. Dugaan penyalahgunaan dana negara dalam penyelenggaraan workshop ini semakin menguat, menimbulkan kecurigaan dan kemarahan di kalangan pendidik.
Para kepala sekolah mengungkapkan beban berat yang mereka tanggung, terpaksa menguras dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah terbatas untuk kebutuhan internal sekolah. Kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, mereka juga dibebani biaya Rp1 juta untuk Workshop Pendidikan Bermutu Untuk Semua (WPBUS), dengan materi yang dinilai tidak memberikan nilai tambah. Janji pelatihan online lanjutan pun tak kunjung terealisasi.
Inspektorat Daerah Kota Manado telah turun tangan menyelidiki keabsahan workshop dan penggunaan anggaran, memeriksa apakah prosedur dan petunjuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak) telah dipatuhi. Kecurigaan akan adanya penyimpangan dana untuk kepentingan pribadi semakin menguat.
Refly Sanggel, pegiat anti korupsi Sulut, mendesak agar kasus ini dilaporkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara, selaras dengan seruan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.
Sekretaris Disdikbud Manado, Triana Almas, hanya memberikan konfirmasi singkat mengenai penyelenggaraan WBN yang berkaitan dengan bela negara. Namun, penjelasan rinci mengenai biaya peserta dan penggunaan dana masih belum terungkap.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, menuntut Walikota Andrei Angouw untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manado dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan. Apakah ini hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar? Kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
