MANADO – Walikota Andrei Angouw diingatkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Manado terkait penyelenggaraan Workshop Bela Negara (WBN) di Aula Kandor Walikota Manado pada Senin, 17 April 2025.
Penyelenggaraan WBN yang digagas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Provinsi Sulawesi Utara (FPDR – Sulut) menimbulkan polemik di kalangan kepala sekolah di Kota Manado. Beberapa kepala sekolah yang dimintai pendapat mengungkapkan bahwa workshop tersebut sangat membebani mereka, mengingat setiap peserta diminta untuk membayar biaya sebesar Rp 600 ribu.
“Setahu kami, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah seharusnya memiliki anggaran yang disediakan, bukan malah kami yang harus membayar. Sebagai kepala sekolah, kami merasa tidak dapat berbuat apa-apa,” keluh beberapa kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Akibatnya, beberapa kepala sekolah terpaksa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebenarnya terbatas, padahal dana BOS sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional pendidikan di sekolah.
Sebelumnya, para kepala sekolah juga diwajibkan mengikuti Workshop Pendidikan Bermutu Untuk Semua (WPBUS), yang diselenggarakan oleh Yayasan Surya Nusa Cendekia (YSNC) Yogyakarta bekerja sama dengan Disdikbud Kota Manado. Pada kegiatan yang diadakan di Hotel Gran Puri Manado pada 20-21 Februari 2025, setiap peserta diminta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1 juta.
“Sejujurnya, materi yang diberikan tidak ada yang baru. Selain itu, kami juga dijanjikan akan ada kelanjutan kegiatan secara online. Namun, hingga saat ini, kami belum menerima informasi lebih lanjut,” tambah mereka dengan ekspresi serius.
Informasi yang diperoleh dari Inspektorat Daerah Kota Manado mengungkapkan bahwa masalah ini akan segera ditindaklanjuti. Inspektorat menegaskan akan memeriksa apakah penyelenggaraan workshop tersebut sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak), terutama dalam hal penggunaan anggaran. Ada kekhawatiran bahwa uang pendaftaran bisa saja digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Kami akan meneliti keabsahan workshop ini, apakah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terutama terkait penggunaan anggaran. Jangan sampai dana pendaftaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi pada Jumat, 15 Maret 2025.
Pegiat Anti Korupsi Sulut, Refly Sanggel, menyarankan agar masalah ini dilaporkan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, untuk diselidiki lebih lanjut. Menurut Refly, siapapun berhak melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Meski belum ada bukti penyimpangan penggunaan anggaran, tidak ada salahnya jika laporan ini dipelajari lebih lanjut. Kami mendukung penuh langkah untuk mengusut masalah yang berkaitan dengan penggunaan uang negara yang tidak jelas. Terlebih lagi, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi anggaran,” ujar Refly, Minggu, 16 Maret 2025.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Manado, Triana Almas, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hanya memberikan komentar singkat dan mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut memang berkaitan dengan bela negara.
