Manado – Sebuah langkah konkret dalam menjawab suara-suara dari akar rumput akhirnya dimulai. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menerima langsung jajaran LSM Barak Sulut di Lapangan Tenis Rudis Gubernuran dalam sebuah pertemuan penuh keakraban dan semangat perubahan.
Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, namun menjadi titik awal program “YSK Lapor Pak Gubernur”, sebuah inisiatif pemerintah YSK Victory yang menjadikan aduan masyarakat sebagai prioritas utama.
Ketua LSM Barak Sulut, Boy Barahama, menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari gerakan untuk mengawal aduan masyarakat secara nyata. Dalam pertemuan itu, perwakilan dari tiga markas cabang—Bitung, Manado, dan Tomohon—menyuarakan langsung berbagai persoalan krusial di hadapan Gubernur.
Ketua Markas Cabang Bitung, Armi Rumengan, mengangkat masalah pembebasan lahan tol yang belum selesai dan persoalan tanah warga yang sejak 1970 dikelola sebagai kebun, namun kini masuk dalam peta hutan lindung. “Warga yang selama puluhan tahun membayar pajak, tiba-tiba kehilangan haknya karena perubahan titik koordinat. Ini bentuk ketidakadilan,” ungkap Armi dengan suara tegas.
Dari Manado, Ketua Markas Meki menyuarakan keluhan masyarakat Pandu tentang lahan eks HGU Puskopal No. 1 yang sudah diberikan SK Gubernur sejak tahun 2000, namun hingga kini tak kunjung bersertifikat.
Sementara itu, dari Tomohon, Ketua Markas Wenas mempertanyakan mangkraknya Rumah Sakit Jiwa yang telah megah dibangun namun belum juga difungsikan.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan bersahabat. Gubernur Yulius Selvanus menunjukkan sikap terbuka dan menyatu dengan para aktivis LSM tanpa jarak, mencerminkan karakter pemimpin yang bersahaja dan penuh empati. “Bukan hanya mendengar, Pak Gubernur juga memberi harapan dengan tindakan nyata,” ujar Sekretaris Barak Sulut, Yonfree Wonua.
Aduan mengenai RSUD Kandou Malalayang juga turut dibahas dan langsung mendapat respon positif dari Gubernur.
Menutup diskusi, Gubernur menyampaikan bahwa semua aduan yang disampaikan lewat LSM Barak Sulut akan ditindaklanjuti, bahkan menjadi dasar peluncuran program digital “Lapor Pak Gubernur”—sebuah platform resmi untuk menjawab langsung keluhan masyarakat Sulut.
“Inilah cara kita bekerja: mendengar, merespon, dan menindaklanjuti,” ujar Gubernur Yulius.
Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil, Sulawesi Utara kini bergerak ke arah yang lebih terbuka, transparan, dan berpihak pada rakyat.
