Manado - Kasus dugaan mafia solar di Sulawesi Utara (Sulut) menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Upi, seorang tersangka yang sebelumnya diamankan bersama sejumlah truk pengangkut BBM ilegal pada November 2024, kini telah dibebaskan tanpa proses hukum yang jelas. Kejanggalan ini diperparah dengan hilangnya 11 unit truk yang merupakan barang bukti, bersamaan dengan 15 ton solar. Dugaan adanya pembayaran sebesar Rp600 juta kepada oknum tertentu untuk membebaskan Upi dan barang bukti semakin memperkeruh situasi.
Kebebasan Upi yang terkesan tiba-tiba dan tanpa penjelasan resmi dari pihak Polda Sulut, menimbulkan spekulasi adanya upaya untuk menghindari kegaduhan menjelang Pilkada. Warga Sulut pun merasa prihatin dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk oknum investor minyak dari Bitung, pemilik PT SKL/SKS, serta beberapa anggota DPRD, dalam pendanaan bisnis ilegal ini juga turut menjadi sorotan.
Salah seorang warga, Bapak Harianto, mengungkapkan kekhawatirannya, “Kami berharap Kapolri dapat membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Perbedaan perlakuan hukum terhadap tersangka lain yang langsung ditahan dan diproses hukum dengan kasus Bapak Upi ini sangat memprihatinkan.” Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, “Kepercayaan masyarakat kepada Polri sangat bergantung pada keadilan dan kejujuran dalam setiap proses hukum.”
Hingga saat ini, Polda Sulut belum memberikan keterangan resmi mengenai pembebasan Upi dan hilangnya barang bukti. Pihak media masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut, terutama terkait dugaan keterlibatan oknum Haji dan pihak-pihak lain yang disebut-sebut terlibat. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat kecurigaan publik akan adanya penyimpangan prosedur hukum.
Publik berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus mafia solar ini. Transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwajib sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. (Tim)
