Manado - Kristianto Naftali Poae, SH, M.Kn, seorang pengamat ekonomi terkemuka di Sulawesi Utara, kembali mengkritik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tidak dicabutnya jabatan direksi Bank Sulut yang tercela. Menurut Poae, meskipun sudah ada temuan yang menunjukkan bahwa beberapa pengurus Bank Sulut, termasuk direksi yang kini masih memimpin, telah terlibat dalam pelanggaran yang merugikan sektor perbankan, OJK belum mengambil langkah tegas untuk mencabut jabatan mereka.
Poae menilai bahwa tindakan OJK yang tidak segera menindaklanjuti temuan ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan. "Mereka yang terbukti terlibat dalam pelanggaran peraturan perbankan harusnya langsung dicabut jabatannya dan dimasukkan dalam daftar orang tercela. Namun, hingga kini, mereka masih dipercaya memimpin Bank Sulut, yang sangat merugikan citra lembaga keuangan daerah," tegas Poae.
Lebih lanjut, Poae juga menekankan bahwa sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab terhadap integritas sektor keuangan, OJK harus bertindak lebih tegas dan transparan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan pejabat eksekutif perbankan. Ia menyarankan agar OJK segera mengaudit kembali pengurus Bank Sulut untuk memastikan tidak ada potensi kerugian negara lebih lanjut akibat pengelolaan yang buruk.
"Bank Sulut merupakan bank daerah yang mengelola dana pemerintah dan kepercayaan publik. Maka dari itu, OJK harus bertindak cepat dan mengambil tindakan yang tegas, agar Bank Sulut tidak menjadi sumber masalah ekonomi yang lebih besar di kemudian hari," tambah Poae.
Penegasan ini muncul setelah adanya dugaan pelanggaran berat yang melibatkan beberapa pejabat di Bank Sulut, yang menurut Poae, seharusnya mendapat sanksi berat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kejaksaan dan aparat penegak hukum diminta untuk ikut serta dalam mengusut tuntas masalah ini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
.jpg)
