Iklan

Iklan

Tindak Lanjut Usulan Masyarakat Melalui Reses, DPRD Mitra Gelar Rapat Paripurna

Selasa, 29 April 2025, 05:59 WIB Last Updated 2025-04-28T22:08:56Z




RATAHAN - Tindak lanjut hasil masa reses ke dua, terkait usulan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara menggelar rapat Paripurna sekaligus menutup dan membuka masa persidangan ke tiga, bertempat di Soekarno Hall, Senin (28/4/2025).



Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, SE, memimpin jalannya agenda pertemuan tersebut. Wakil Bupati, Fredy Tuda mewakili Bupati Ronald Kandoli dalam kesempatan tersebut  memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota karena telah bekerja keras dan melaksanakan tugas konstitusionalnya sehingga agenda pertemuan tersebut dapat terlaksana dengan baik.


 

“Penyampaian laporan hasil reses yang kita laksanakan merupakan wujud nyata komitmen kita semua dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah diserap melalui kegiatan reses. Ini membuktikan bahwa, antara Pemerintah Daerah dan DPRD, terdapat sinergi yang kuat dalam membangun Kabupaten Mitra yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.


Lanjutnya, bahwa hari ini juga agenda pertemuan rapat paripurna dirangkaikan dengan menutup masa persidangan kedua serta membuka masa persidangan ketiga tahun 2025 sembari berharap dengan semangat dan kerja keras yang telah terbangun selama ini dapat terus di pertahankan. 


"Bahkan kalau bisa lebih di tingkatkan lagi dalam menghadapi tantangan dan tuntutan pembangunan ke depan," katanya memotivasi.



Masih dalam sambutan, Tuda mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia tahun 2025 yang tercantum dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 terkait efisiensi belanja pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.


“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025 berupa pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan transfer anggaran ke daerah senilai Rp50,59 Triliun.



“Dengan memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara  ingin menyampaikan program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat Minahasa Tenggara,” terang Wabup.


Adapun program kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kedepan yakni program kerja ke jepang bagi warga yang berusia 18-29 tahun. Dimana semua biayanya, mulai tes masuk, pelatihan hingga keberangkatan ditanggung oleh Pemkab Mitra. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat Minahasa Tenggara terutama untuk warga yg dikategorikan miskin ekstrim. Kemudian ada pembangunan Sport Center didalamnya terdapat beberapa lapangan olahraga sampai dengan jogging track. Tak kalah penting lagi, untuk memaksimalkan dunia pendidikan, dilakukan renovasi sekolah yang anggarannya diambil dari hasil efisien kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial seperti perjalanan dinas, ATK serta kegiatan yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat.


Dikatakan Wabup, pihaknya juga sudah koordinasikan di Kementerian Kesehatan untuk peningkatan tipe Rumah Sakit Mitra Sehat, dari tipe D ke Tipe C, agar supaya masyarakat Minahasa Tenggara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan lebih memadai. Serta juga untuk Pembangunan Perpustakaan Modern di Minahasa Tenggara, Kami telah melaksanakan Audiensi dengan Perpustakaan Nasional RI, Kami sudah menyiapkan Lahan dan desainnya yang saya lihat begitu baik, desain bangunan lantai 3 dan terletak ditempat yang strategis



“Saat ini juga saya perlu menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh stakeholder dan pihak-pihak yang terkait,”tutur Wabup.


Mantan hukum tua dan anggota dewan ini menambahkan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan satu - satunya Kabupaten diantara 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara dan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia yang terpilih oleh KPK RI sebagai calon kabupaten percontohan anti korupsi selain kota Blitar dan kota Mataram.


“Saya harapkan seluruh pejabat ASN serta pihak- pihak terkait agar bekerja keras untuk memenuhi semua kriteria penilaian yang diperlukan dan tentu dengan kerjasama serta Kolaborasi baik dengan segenap anggota DPRD, Kita semua mewujudkan Kabupaten Mitra sebagai Percontohan.Kabupaten Anti Korupsi di Indonesia,” harap Tuda. (***)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Tindak Lanjut Usulan Masyarakat Melalui Reses, DPRD Mitra Gelar Rapat Paripurna

Terkini

Iklan