Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut), Voucke Lontaan, dengan tegas membantah adanya pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Ketua PWI di tingkat kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa selama ini tidak pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait pengangkatan Plt, dan menyebutkan bahwa segala manuver yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim sebagai PWI versi Kongres Luar Biasa (KLB) tidak sah dan ilegal.
"Semua Ketua PWI di kabupaten/kota di Sulut tetap sah. Saya tidak pernah mengeluarkan SK Plt. Itu semua hanya manuver dari kelompok yang tidak sah dan bukan anggota PWI yang resmi," tegas Voucke Lontaan di Manado, Jumat (4/4/2025).
Voucke menambahkan bahwa kelompok yang mengklaim diri sebagai Plt Ketua PWI Sulut mendapat surat keputusan dari PWI versi KLB yang tidak diakui oleh pemerintah dan bertentangan dengan aturan organisasi. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap sah menjabat Ketua PWI Sulut, sesuai dengan hasil Kongres PWI Pusat yang diadakan pada 27 September 2023 lalu di Bandung.
"Manuver mereka jelas menyalahi aturan, dan saya tetap menjabat sebagai Ketua PWI Sulut yang sah, bukan abal-abal," ujar Voucke dengan tegas.
Lebih lanjut, Voucke juga mengungkapkan bahwa seluruh kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok KLB tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sulut, termasuk kasus pemalsuan dokumen kop surat dan stempel PWI. Ia juga mengimbau kepada pengurus PWI di kabupaten/kota untuk tidak terprovokasi oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai PWI KLB.
"Anggota PWI yang mengikuti kelompok KLB tersebut akan dicabut Kartu Tanda Anggota (KTA)-nya, dan nama mereka akan dikeluarkan dari website resmi PWI," tambahnya.
Voucke juga menegaskan bahwa seluruh pengurus PWI di Sulut tetap kompak dan solid dalam mendukung kepemimpinan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. "Kami tidak ada urusan dengan PWI KLB, mereka boleh saja bermanuver, tapi jangan menggunakan kop surat dan stempel PWI yang jelas merupakan pemalsuan," tandasnya.
